Saturday, May 30, 2015

FIFA Jatuhkan Sanksi untuk Indonesia

FIFA resmi menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia. Putusan tersebut diambil FIFA setelah menggelar emergency meeting Komite Eksekutif di Zurich, Swiss, Sabtu (30/5/2015).

"Sanksi bagi PSSI langsung berlaku dan untuk waktu yang tidak ditentukan sampai PSSI bisa mematuhi peraturan Pasal 13 dan 17 Statuta FIFA," demikian bunyi pernyataan FIFA dalam surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Jerome Valcke.

Dalam surat itu, FIFA menyatakan bakal mencabut sanksi untuk Indonesia jika PSSI menyelesaikan permasalahan tanpa adanya ikut campur pihak ketiga. Selain itu, FIFA juga meminta agar tanggung jawab tim nasional dan seluruh kompetisi sepak bola Indonesia diserahkan kepada PSSI.

"Selama disanksi, PSSI kehilangan hak keanggotaan (c.f Pasal 12 ayat 1 Statuta FIFA) dan seluruh wakil asal Indonesia (timnas maupun klub) dilarang melakukan hubungan internasional, termasuk terlibat di kompetisi FIFA dan AFC (c.f khususnya Pasal 14 ayat 3 dari Statuta FIFA)," ujar FIFA.

"Sanksi kepada PSSI juga membuat setiap anggota dan ofisial mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dari program pengembangan FIFA dan AFC, kursus, atau latihan selama dijatuhi sanksi," lanjut pernyataan tersebut.

Sunday, April 19, 2015

Pemerintah Bekukan PSSI!

Menteri Pemuda dan Olahraga Iman Nahrawi resmi membekukan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) melalui Surat Keputusan Nomor 0137 Tahun 2015, Sabtu (18/4/2015).

Menpora menilai PSSI telah mengabaikan tiga surat teguran tertulis yang dikeluarkan pemerintah. Salah satu isi surat tersebut adalah memerintahkan Arema Indonesia dan Persebaya Surabaya untuk memenuhi permintaan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI).

Berikut ini, isi surat pembekuan PSSI:

1. Pengenaan Sanksi Adminsitratif kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, yang selanjutnya disingkat Sanksi Adminsitratif kepada PSSI berupa kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.

 2. Dengan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, maka seluruh kegiatan PSSI tidak diakui oleh Pemerintah, oleh karena-nya setiap Keputusan dan/atau tindakan yang dihasilkan oleh PSSI termasuk Keputusan hasil Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sah dan batal demi hukum bagi organisasi, Pemerintah di tingkat pusat dan daerah maupun pihak-pihak lain yang terkait.

3. Dengan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA, maka seluruh jajaran Pemerintahan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dapat lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI, dan seluruh kegiatan keolahragaannya.

4. Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
a. Pemerintah akan membentuk Tim Transisi yang mengambil alih hak dan kewenangan PSSI sampai dengan terbentuknya kepengurusaan PSSI yang kompeten sesuai dengan mekanisme organisasi dan statuta FIFA; 
b. Demi kepentingan nasional, maka persiapan Tim Nasional Sepakbola Indonesia untuk menghadapi SEA Games 2015 harus terus berjalan, dalam hal ini Pemerintah bersama KONI dan KOI sepakat bahwa KONI dan KOI bersama Program Indonesia Emas (PRIMA) akan menjalankan persiapan Tim Nasional; 
c. Seluruh pertandingan Indonesia Super League/ISL 2015, Divisi Utama, Divisi I, II, dan III tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan supervisi KONI dan KOI bersama Asprov PSSI dan Klub setempat.
5. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Tim Transisi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT huruf a, bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.

6. Biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2015.

7. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.